Bandung – baladpandawa.com
Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan efisiensi dan perampingan birokrasi di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
Ketua APAK Jawa Barat, Rd. Yadi Suryadi, menegaskan bahwa perampingan birokrasi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pengurangan jumlah dinas, organisasi perangkat daerah (OPD), maupun jabatan.
Menurutnya, penataan birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan beban kerja, fungsi kelembagaan, kebutuhan pelayanan publik, serta kemampuan keuangan daerah.
Struktur boleh ramping, tetapi pelayanan kepada masyarakat harus semakin kuat. Jangan sampai efisiensi justru menurunkan kualitas pelayanan, ujar Rd. Yadi Suryadi.
APAK menilai efisiensi birokrasi harus diarahkan untuk mengurangi pemborosan anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Karena itu, sejumlah langkah strategis dinilai perlu dipertimbangkan oleh Pemprov Jabar.
Di antaranya dengan menggabungkan fungsi dan perangkat daerah yang memiliki tugas tumpang tindih, mengurangi jenjang birokrasi yang tidak diperlukan, serta memperkuat tenaga fungsional dan unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Selain itu, belanja operasional yang tidak menjadi prioritas juga perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Anggaran hasil efisiensi harus diarahkan kembali kepada sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penghematan jangan berhenti sebagai angka di atas kertas. Hasil efisiensi harus benar-benar dialihkan untuk kepentingan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial, tegas Yadi.
Evaluasi BUMD dan Percepatan Digitalisasi
APAK Jabar juga meminta Pemprov Jabar melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak produktif dan berpotensi membebani keuangan daerah.
Menurut Yadi, evaluasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja, kontribusi terhadap pendapatan daerah, efektivitas pengelolaan, serta manfaat keberadaan BUMD bagi masyarakat.
BUMD juga harus dievaluasi secara objektif. Jangan sampai keberadaannya justru menjadi beban keuangan daerah tanpa memberikan kontribusi yang sebanding, tegasnya.
Selain penataan struktur, APAK mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik. Digitalisasi dinilai dapat memangkas rantai birokrasi yang panjang, meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan, sekaligus menekan biaya operasional pemerintahan.
APAK juga meminta agar perhitungan efisiensi dibuka secara transparan kepada publik dan DPRD, sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran yang berhasil dihemat sekaligus memastikan ke mana anggaran tersebut dialokasikan.
Jangan Sekadar Ganti Struktur dan Jabatan
Yadi mengingatkan agar program perampingan birokrasi tidak berhenti pada perubahan struktur organisasi, penggabungan nomenklatur, atau pergantian jabatan tanpa menghasilkan penghematan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan yang nyata.
Setiap anggaran yang dihemat harus jelas penggunaannya dan benar-benar dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, katanya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan konsisten, APAK Jabar mendorong Pemprov Jabar menyusun peta jalan perampingan birokrasi yang transparan, terukur, memiliki target yang jelas, serta dapat dievaluasi dan diawasi secara berkala.
Menurut APAK, efisiensi bukan berarti sekadar memangkas anggaran atau mengurangi jumlah aparatur. Efisiensi harus menjadi bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan agar setiap rupiah APBD memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jawa Barat.
Efisiensi bukan sekadar menghemat anggaran, tetapi memastikan anggaran yang terbatas memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Barat, pungkas Rd. Yadi Suryadi.
Hilman R
