Karawang – Baladpandaea.com
Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang kembali jadi sorotan pedas. Kali ini, kritik keras datang dari Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian—akrab disapa Askun—yang menuding pengelolaan transportasi dan perparkiran di Karawang makin semrawut dan tak terurus.
“Askun” bahkan mengutip lirik legendaris Rhoma Irama, menyebut Dishub sebagai lembaga yang “punya akal, tapi tak berpikir”. “Saya tanya, mana hasil kerja Dishub? Prestasinya apa? Parkir semrawut, angkot tak layak jalan masih bebas beroperasi, dan jawabannya hanya: ‘saya baru menjabat’? Itu ngaco, tak bisa diterima!” sergahnya dengan nada tinggi.
Askun menyoroti parkir liar yang bertahun-tahun jadi biang kemacetan dan potensi kecelakaan di titik-titik vital—depan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Dinas PUPR, hingga Bapenda.
“Jalan sudah sempit, masih dipakai parkir. Ada kantong parkir? Tidak ada! ASN semua bawa mobil, tamu tak dapat tempat, akhirnya parkir sembarangan. Kalau terjadi kecelakaan, siapa yang tanggung jawab?” ujarnya geram.
Ia juga menuding budaya “asal bapak senang” (ABS) telah membutakan birokrasi. Menurutnya, kepala dinas kerap lebih sibuk tampil ikut konvoi bupati daripada menyelesaikan masalah rakyat.
“Kepala dinas itu pelayan rakyat, bukan pengawal pribadi bupati. Jangan cuma jalan di belakang bupati, kerja dong! Berikan solusi, bukan alasan,” tukasnya.
Soal pengawasan transportasi umum, Askun mempertanyakan integritas uji KIR. Banyak angkot tak layak masih dibiarkan beroperasi, sementara anggaran untuk marka jalan dan fasilitas transportasi disebutnya hanya jadi pemborosan.
“Marka jalan dibuat di tempat sempit, ujung-ujungnya buang anggaran. Angkot jalan seenaknya, layak atau tidak, urusan belakangan. Ini jelas tidak ada kontrol serius!” tegasnya.
Ia juga meminta Dishub menggandeng Satpol PP dan kepolisian untuk menindak tegas parkir liar, termasuk penggembosan kendaraan atau penilangan. “Kalau tak bisa bertindak sendiri, gandeng aparat. Jangan biarkan kota ini terus kacau hanya karena Dishub tak berani ambil sikap,” ujarnya.
Tak hanya itu, Askun menyinggung dugaan pungutan liar di Mapolres Karawang. Ia mengungkap adanya biaya parkir hingga Rp10 ribu per kendaraan.
“Katanya melayani masyarakat, tapi justru masyarakat yang dipalak. Ke mana uang itu? Jadi PAD atau masuk kantong siapa?” sindirnya.
Sebagai penutup, Askun mendesak Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, segera mengevaluasi kinerja Kadis Perhubungan.
“Kalau tak mampu, lebih baik diganti. Jangan jadi kepala dinas yang punya mata tapi tak melihat, kuping tapi tak mendengar. Karawang butuh solusi nyata, bukan retorika,” tandasnya.
Red
