Jakarta – Baladpandawa.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bersama Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Bandung bersama Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK RI yang dipimpin Bupati Bandung Dadang Supriatna di Rumah Dinas Bupati Bandung.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Inspektur Kabupaten Bandung, para kepala perangkat daerah, serta jajaran Tim Korsup KPK RI.
Dalam keterangannya melalui akun Instagram Prokopim Kabupaten Bandung yang dikutip pada Sabtu (8/8/2026), Dadang Supriatna menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong pencegahan potensi penyimpangan sejak dini.
Rapat membahas sejumlah aspek strategis, terutama peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.
Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS meminta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan forum bersama KPK tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas tata kelola di lingkungan kerja masing-masing.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menerima setiap masukan, koreksi, maupun rekomendasi dari Tim Korsup KPK secara terbuka serta memastikan tindak lanjut dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.
“Integritas tidak cukup hanya menjadi semangat, tetapi harus tercermin dalam setiap kebijakan, pelayanan, pengelolaan keuangan, maupun proses pengambilan keputusan,” kata Dadang.
Menurut Dadang, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran ataupun banyaknya program yang dijalankan pemerintah daerah.
Lebih dari itu, kualitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan, penguatan sistem pengendalian intern, serta komitmen aparatur dalam mencegah potensi penyimpangan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang mampu memastikan setiap program berjalan sesuai aturan, memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, pembangunan Kabupaten Bandung diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Arief Nurcahyo, menjelaskan bahwa koordinasi dan supervisi merupakan bagian dari pendampingan KPK kepada pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.
Menurutnya, penguatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan menjadi elemen penting untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas,” ujar Arief.
Sinergi antara Pemkab Bandung dan KPK tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum koordinasi, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret di setiap perangkat daerah.
Penguatan pengawasan internal, kepatuhan terhadap regulasi, tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung.
Yadi M
