Scroll Untuk Lanjut Membaca

Kabupaten Bandung, 15 Oktober 2025 — Proyek revitalisasi gedung SDN Cibadak di bawah pengawasan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) kembali menuai sorotan publik. Dugaan ketidaksesuaian teknis dalam pelaksanaan pekerjaan memunculkan tanda tanya besar soal kualitas dan transparansi proyek bernilai lebih dari Rp127 juta tersebut.

Pantauan di lapangan menunjukkan adanya indikasi pemotongan batang kolom tanpa sambungan mekanis, yang secara teknis dapat mengurangi kekuatan struktur bangunan. Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan siswa dan guru apabila pembangunan tetap dilanjutkan tanpa pemeriksaan ulang dari pihak berwenang.

“Pemotongan batang kolom tanpa sambungan mekanis bisa menurunkan kekuatan struktur. Kalau tidak diperbaiki sesuai standar SNI, berisiko terhadap keselamatan pengguna bangunan,” ungkap seorang ahli teknik konstruksi di Bandung yang dimintai tanggapannya oleh
Awak Media

 

Sementara itu, sumber internal di sekolah menyebutkan bahwa panitia pelaksana jarang berada di lokasi proyek. Ketua P2SP dikabarkan merangkap tugas di dua sekolah berbeda, yakni di SDN Cibadak dan salah satu sekolah di wilayah Ciwidey.

“Ketua panitia biasanya datang dua kali dalam seminggu ke sini,” ujar salah seorang guru kepada awak media, Selasa (14/10/2025).

Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya minimnya pengawasan langsung di lapangan, yang bisa berdampak pada kualitas hasil pekerjaan.
Lebih ironis lagi, pejabat pelaksana kegiatan yang sebelumnya bertugas di SDN Cipangisikan baru saja dipindahkan, menambah catatan persoalan administratif di balik proyek ini.

Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun pelaksana proyek belum memberikan klarifikasi resmi terkait temuan di lapangan. Tim bongkarr.com masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk mendapatkan penjelasan agar pemberitaan tetap berimbang dan sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Transparansi dan Tanggung Jawab Publik

Proyek revitalisasi SDN Cibadak seharusnya menjadi contoh pelaksanaan pembangunan sekolah yang aman, transparan, dan sesuai standar teknis. Namun, indikasi kelalaian dalam pengawasan dan lemahnya kontrol kualitas justru memperlihatkan potensi penyimpangan yang perlu segera dikoreksi.

Dengan nilai proyek mencapai Rp127 juta lebih, masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak pengembang tidak menutup mata terhadap dugaan ketidaksesuaian di lapangan.
Proyek pendidikan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak bangsa.

Catatan Redaksi

Laporan ini disusun berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan, dokumentasi visual, serta keterangan dari berbagai sumber di lokasi.
Berita ini tidak bermaksud menghakimi pihak manapun, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial publik agar program pemerintah dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan profesional sesuai standar mutu konstruksi yang berlaku.

Red.