Gebrakan progresif yang diinisiasi oleh Yayasan Bhakti Insan Nusantara dalam menargetkan penyelesaian persoalan sampah dalam 100 hari pertama patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang tidak hanya visioner, tetapi juga berorientasi pada aksi nyata dan terukur. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Aktivis Lingkungan Hidup, Kang Yadi Mulyadi, yang menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan dan program prioritas yayasan tersebut.
Menurut Kang Yadi Mulyadi, persoalan sampah di Indonesia telah memasuki fase darurat ekologis yang tidak dapat lagi disikapi secara normatif dan seremonial. Dibutuhkan pendekatan sistemik, berbasis ilmu pengetahuan, serta keberanian dalam melakukan intervensi sosial yang langsung menyentuh akar persoalan di tingkat masyarakat.
“Program 100 hari yang difokuskan pada pengelolaan sampah oleh Yayasan Bhakti Insan Nusantara merupakan bentuk keberanian moral dan intelektual. Ini bukan sekadar program, tetapi sebuah gerakan perubahan paradigma. Saya mendukung penuh, tanpa kompromi,” tegasnya.
Ia menilai, langkah yang diambil oleh Ketua Umum yayasan, Irvan Cahya Ningrat, dalam memprioritaskan pengelolaan sampah berbasis lokal merupakan pendekatan yang tepat secara akademis. Hal ini sejalan dengan prinsip community-based waste management, di mana keberhasilan pengelolaan limbah sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat serta edukasi berkelanjutan.
Lebih lanjut, Kang Yadi Mulyadi menekankan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah merupakan indikator kegagalan kolektif yang harus segera diperbaiki melalui gerakan massif, edukatif, dan berkelanjutan.
“Tidak ada lagi ruang untuk pembiaran. Sampah adalah persoalan struktural yang membutuhkan kepemimpinan kuat, kolaborasi lintas sektor, dan ketegasan dalam implementasi. Yayasan ini telah mengambil posisi yang benar—dan saya akan berdiri di garis depan untuk mendukungnya,” ujarnya dengan nada tegas.
Terkait rencana kerja sama dengan sektor swasta, termasuk potensi kemitraan dengan Swasta, Kang Yadi mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam aspek regulasi dan transparansi. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk kolaborasi harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas publik serta tidak mengorbankan kepentingan lingkungan jangka panjang.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program dengan kebijakan pemerintah daerah dan provinsi, guna memastikan keberlanjutan serta legitimasi program di tingkat implementasi.
Dalam konteks tantangan seperti keterbatasan SDM dan persoalan lahan TPA, Kang Yadi justru melihat hal tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendorong inovasi sosial.
“Gerakan besar selalu lahir dari keterbatasan yang direspons dengan kecerdasan dan integritas. Jika Yayasan Bhakti Insan Nusantara konsisten, maka 100 hari ini bukan hanya target, tetapi fondasi bagi perubahan jangka panjang,” tambahnya.
Sebagai penutup, Kang Yadi Mulyadi menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap pasif, melainkan turut ambil bagian dalam gerakan ini.
“Lingkungan hidup bukan warisan, tetapi titipan generasi mendatang. Mendukung gerakan ini bukan pilihan—melainkan kewajiban moral. Saya mengajak semua pihak untuk bergerak, berpikir kritis, dan bertindak nyata bersama Yayasan Bhakti Insan Nusantara.”
Dengan dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk para aktivis lingkungan, langkah Yayasan Bhakti Insan Nusantara diharapkan mampu menjadi katalis perubahan dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta berkeadilan sosial.
Red.
